Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menyebut sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani lembar pengesahan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) sampai pada hari ke-30 sejak disahkan oleh DPR adalah akting belaka. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Detikcom) “Bagi saya laku drama politikSELANJUTNYA

JAKARTA – Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika oleh sindikat internasional. Hal ini terlihat dari peningkatan  kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Seperti tak ada ujung narkoba terus mengalir masuk ke Indonesia. Peredaranya tidak hanya menyasar masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi sudahSELANJUTNYA

JAKARTA  – Dalam menyongsong tahun politik, sangatlah penting menjaga dan mewujudkan soliditas dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa bagi kepentingan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan suksesnya penyelenggaraan Pesta Demokrasi Nasional tahun 2018 dan 2019. Amanat tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan Pa SahliSELANJUTNYA

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menjelaskan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017,Minggu 07 Januari 2018 menjelaskan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan sebagai penguatan untuk badan yang dianggap sangat pentingSELANJUTNYA

TANGGERANG – Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah inovasi di bidang ekonomi kerakyatan yang telah dikembangkan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI-Perjuangan, pada Sabtu, 16 Desember 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Rakornas tersebutSELANJUTNYA

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menasihati sejumlah kepala daerah agar tidak sampai terkena operasi tangkap tangan. Namun Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tetap nekat menerima suap hingga diciduk KPK. “Kalau ditanya siapa yang salah, yang pasti sudah tersangkanya, nggak mungkin Presiden yang salah,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensiSELANJUTNYA