3Shares
Advertisement

 

Pasuruan, Tribunus–Antara.com — Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya dan Rehab ruang kelas SDLB Negeri 2 Purworejo Kota Pasuruan amburadul. Masalahnya, proyek yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.303.300.000 dan Rp. 50.500.000 Tahun 2018 yang dikerjakan secara swakelola terkesan asal jadi, batas akhir waktu pekerjaan bulan Desember 2018. Selain itu diindikasi tidak sesuai bestek, petunjuk pelaksanaan (julklak) dan petunjuk tehnis (juknis).

Mutu khuwalitas dan kuwantitas pekerjaan pembangunan RKB dan rehab ruang kelas SDLB Negeri 2 Purworejo Kota Pasuruan bobrok amburadul karena tidak sesuai dengan ketentuan aturan terkait, akibat kurang berkopetennya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diberi tanggung jawab oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). . Pelaksanaan pengadaan rehabilitasi sekolah wajib mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena anggaran yang digunakan adalah APBN/APBD. Hal ini tertuang pada Pasal 2 Perpres 54/2010 yaitu “Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.”

Sesuai dengan pasal 18 Perpres 54/2010 ayat (5) huruf a dan b, bahwa PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

Loading...
Copy

“Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang diangkat sebagai PPK dan PPHP itu berkopeten dan memiliki kemampuan,” ujar M.Hartadi Ketum LSM MERAK (Masyarakat Demokrasi Anti Korupsi) pada saat berada dilokasi melihat pekerjaan pembangunan RKB dan rehab ruang kelas SDLB Negeri 2 Purworejo Kota Pasuruan nyata masih dikerjakan, sementara anggaran DAK (TA) 2018 sudah berakhir, Selasa (15/01/2019).

Menurutnya, banyak kejanggalan yang dilakukan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SDLB Negeri 2 Purworejo saat melaksanakan kegiatan fisik di TA 2018. Mereka (kacab upt dan kepsek) menetapkan tenaga ahli ataupun konsultan dan juga adanya pihak pemborong sub pekerjaan tersebut, sementara kegiatan itu yang mengetahui pihak sekolah.

“Dinas yang menggelontorkan anggaran, jika itu pekerjaan yang sifatnya swakelola seharusnya pihak sekolah yang punya kewenangan ternyata untuk tujuan tertentu yang ujung – ujungnya mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Ditempat yang berbeda (11/01) Wasis, Seketariat Dinas Pendidikan Kota Pasuruan menyatakan “terkait perihal SDLB, kami tidak berani berkomentar karena bukan Rana atau wilayah kami” sembari senyum “kalau menurut saya pribadi itu sudah gak bener loh mas” kepada awak media Tribunus-Antara.com.
Sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan Kepala Upt Dinas Pendidikan tidak berani berkomentar dan Kepala Sekolah SDLB Negeri 2 Purworejo Kota Pasuruan belum berhasil dikonfirmasi. (Ari gundul)

Advertisement
3Shares