1Shares
Advertisement

Probolinggo,Tribunus.Antara.com– Jabatan adalah merupakan suatu amanah tanggung jawab, sesuai dengan UU NO 6 THN 2014 tentang desa, wewenang seseorang perangkat desa merupakan tanggung jawab yang harus diemban, namun apa jadinya jika amanah yang diberikan tersebut disalah gunakan, tidak sesuai dengan program pak presiden (Jokowi). Diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan demi mendapatkan keuntungan secara finansial.

Seperti yang dialami masyarakat Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo JATIM, diduga adanya pungli (pungutan liar), pasalnya, setiap warga masyarakat saat pembuatan, pengambilan E-KTP, oknum Perangkat Desa Pakuniran menekankan warga harus membayar/dipatok uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah),dan ada juga yang dipungut biyaya Rp.350.000(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tiga orang, Wartawan Tribunus.antara.com turun langsung ke Desa Pakuniran untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan menemui salah satu warga bernama ISMAIL ( nama samaran ) Rt…/ Rw…. . mengatakan, ”Memang benar atas informasi dugaan pungli pembuatan E-KTP, kami dan warga yang lain harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,-.untuk pengambilan E KTP oleh oknum Perangkat Desa Pakuniran, kalau kami tidak memberikan uang yang diminta maka E-KTP kami tidak diberikan, karena KTP adalah indentitas kami sebagai warga NKRI terpaksa dengan berat hati kami memberikan uang kepada oknum desa tersebut. ”

“Awalnya pembuatan E-KTP gratis namun tanpa ada informasi / pemberitahuan lebih dulu warga masyarakat Rt… harus tebus E-KTP kalau tidak kasih uang E-KTP nya ditahan oknum Perangkat Desa. Bagi kami uang sebesar Rp 50.000 sangat berarti, ” ucapnya kepada Wartawan Tribunus.antara.com.

Salah seorang warga desa setempat, Hariyanto(45tahun) mengaku, oknum perangkat di desanya sudah keterlaluan. Sebab, meskipun untuk pembuatan E-KTP tidak ada biaya, tetapi masih memungut dengan nominal yang cukup membebani masyarakat. Bahkan, hal itu dirasakan dirinya belum lama ini, saat hendak melakukan perubahan status di E-KTP-nya.

“Saya sama istri dan Keluarga kan ingin membuat E-KTP, kalau surat-surat domisili sih sudah selesai, tapi oleh oknum aparat desa diminta Rp 75.000, jadi saya sama istri harus bayar Rp 350.000 Bahkan kalau untuk membuat E-KTP warga harus membayar Rp 50.000 ribu, sebenarnya banyak warga yang mengeluh,” kata Hariyanto kepada Tribunus.antara.com, Sabtu (18/12/2018).

Loading...
Copy

Namun, lanjut dia, warga tetap memberikan uang kepada oknum perangkat desa tersebut karena banyak masyarakat yang belum tahu untuk membuat E-KTP sebenarnya tanpa biaya. Bahkan, kata Hariyanto, oknum aparat desa tersebut memaksa dan mengancam jika tidak memberikan uang, maka E-KTP pun tidak bisa tercetak.

“Kata perangkat desanya, kalau mengikuti prosedur maka bisa sampai satu tahun enggak keurus atau enggak dicetakSalah seorang warga desa setempat, Makmur Hamdallah (27 tahun) mengaku, oknum perangkat di desanya sudah keterlaluan. Sebab, meskipun untuk pembuatan E-KTP tidak ada biaya, tetapi masih memungut dengan nominal yang cukup membebani masyarakat. Bahkan, hal itu dirasakan dirinya belum lama ini, saat hendak melakukan perubahan status di E-KTP-nya.

“Saya sama istri kan ingin mengubah status di E-KTP, kalau surat-surat domisili sih sudah selesai, tapi oleh oknum aparat desa diminta Rp 75.000, jadi saya sama istri harus bayar Rp 150.000. Bahkan kalau untuk membuat E-KTP warga harus membayar Rp 100-200 ribu, sebenarnya banyak warga yang mengeluh,” kata Hariyanto kepada TRIBUN.NUSANTARA.COM.Sbtu (18/12/2018).

Namun, lanjut dia, warga tetap memberikan uang kepada oknum pemdes tersebut karena banyak masyarakat yang belum tahu untuk membuat E-KTP sebenarnya tanpa biaya. Bahkan, kata Hadi, oknum aparat desa tersebut memaksa dan mengancam jika tidak memberikan uang, maka E-KTP pun tidak bisa tercetak.

“Kata perangkat desanya, kalau mengikuti prosedur maka bisa sampai satu tahun enggak keurus atau enggak dicetak,dan ada juga yang aneh tentang pembangunan aspal jalan dusun
margoayu sudah ada marmer peletakan prasasti dilaksanakan pekerjaannya ditahun 2018 yang tersimpan dikapala desa.Tapi saat ditanyakan Warga ke PAJ Kepala Desa Pakuniran,”Tenang Tahun 2019 pasti pengaspalan akan kami selesaikan dengan penerangan Lampu jalan,”.ungkap Hariyanto.

Tatak, Pimred Wilayah Jawa Timur Di Tribunus antara.com, mengatakan kepada Wartawan Tribunus.antara.com Biro Probolinggo saat komunikasi lewat telpon,Sabtu 08/12/2018 .” Padahal pembuatan E KTP dan KK tanpa ada pungutan alias gratis karena semua dananya sudah dibiayai dari Dana APBN, diduga oknum Perangkat Desa Pakuniran,Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo melanggar Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor dan tindakannya sangat mencoreng nama baik instansi pemerintahan Desa Pakuniran”.ujar jemmy.    (bersambung)

(Tatak Wiyono).

Advertisement
1Shares