16Shares
  • Afifuddin Batubara.SH.Advokasi paslon Arkoni dan Azwar Hamid saat sidang di MK Jakarta Kamis 26/07/2018. (foto)

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Sengketa Pilkada Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Mahkamah Konstitusi (MK) telah Mengabulkan Tuntutan dari Penggugat, Ke-Empat Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin.

Kuasa Hukum Ke-Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama H. Arkoni MD dan H. Azwar Hamid. Afifuddin.SH dan Ir. Ahmad Fuad Anwar. Mengatakan, hasil sidang perdana dengan Agenda Tuntutan Kecurangan Pilkada Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan MK telah menerima permohonan Paslon Arkoni dan Azwar Hamid, MK,Jalan Merdeka barat No.6 Rt.02 Rw.03 Jakarta Utara, Kamis (26/07).

Dengan poin gugatan’ Di Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyuasin 2018, Telah terjadi kecurangan yang Fatal dilakukan Oleh Paslon Nomor Urut 05 Pasangan Askolani dan Selamet, sehingga Pilkada Kabupaten Banyuasin Cacat Demi Hukum.

Dengan Nomor Lapor : No.71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU/-Kab/V112018 Tentang Rekapitulasi perolehan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018 MK memutuskan telah Mengabulkan tuntutan kecurangan Pilkada Banyuasin di 219 Desa dan 625 TPS 219 Desa dan 625 TPS dari 19 Kecamatan yang ada di Banyuasin.

Afifuddin Batubara.SH, berdasarkan alat bukti dari P.1 sampai P.51 sudah disahkan diketok palu menerima materi permohonan dalam petitum (tuntutan) di 625 TPS Dan 219 Desa di 19 Kecamatan diantaranya, 1 Kec,Air salek Tps 1.2, Desa Air Solok Batu Tps 2,Desa Bintaran 1,2,3 dan 4,Desa Damarwulan Tps 5,Desa Enggal Rejo Tps 4,Desa Saleh Agung Tps 2,Desa Saleh Jaya Tps.3,Desa Saleh makmur Tps 1 dan lain sebagainnya,diteruskan pada tanggal 31/07/2018, mendengarkan jawaban Kpu Panwas,Bawaslu dan Pihak terkait Askolani dan Selamat Soemantono”jelasnya

Loading...

Sementara itu KPU Banyuasin Salinan saat diKonfirmasi mengatakan,”saat ini kami belum menerima surat keputusan yang resmi mengenai masalah ini”namun apabila surat keputusan MK sudah kami terima,maka akan kami lakukan siaran Pers secara resmi,intinya kami juga masih menunggu surat keputusan MK Tanggal 31/07/2018 mendatang “jelasnya.(rn)

16Shares