Presiden Jokowi: “Saya Berjanji Memperhatikan Kesejahteraan Babinsa.”

JAKARTA – Tiba di hanggar KFX/IFX milik Kementerian Pertahanan di komplek PT Dirgantara Indonesia, Selasa (17/7/2018) pagi, Presiden Joko Widodo disambut 4.500 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh Indonesia.

Kedatangan Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal TNI Mulyono, diiringi lagu “Babinsa” yang dilantunkan oleh para Babinsa secara bersama. Jokowi terlihat senang menerima penyambutan ini.

Menurut Panglima TNI dalam sambutannya, total 4.500 Babinsa yang hadir berasal dari seluruh tanah air.

“Hadir 4.505 orang, jumlah tersebut terdiri dari 4.435 dari wilayah Kodam III Siliwangi dan 70 perwakilan Babinsa dari 14 Kodam lainnya,” jelas Marsekal Hadi dalam penjelasan singkatnya kepada Presiden Jokowi. Masih menurut Hadi, ada 60.239 Babinsa di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi memberikan arahan di hadapan 4.500 Babinsa. Foto: beny adrian/ mylesat.com

“Mereka sangat bangga, karena mendapat perhatian luar biasa yang mereka rasakan langsung. Kalau Bapak Presiden lihat, para Bintara Pembina Desa ini wajahnya semua begitu cerah dan ceria,” papar Hadi yang disambut tepuk tangan para Babinsa.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengungkapkan apresiasinya kepada sleuruh Babinsa atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjaga kemanan dan ketertiban.

“Terutama mengamankan Pilkada beberapa minggu yang lalu. Itu berkat kerja keras saudara-saudara semuanya,” urai Jokowi.

“Saya sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi TNI, selalu memberikan perhatian dalam peningkatan profesionalisme dan terutama yang berkaitan kesejahteraan Babinsa,” tambah Presiden.

Berbicara blak-blakan, Jokowi mengatakan bahwa setiap bertemu Babinsa selalu yang masuk telinganya mengenai Tunjangan Kinerja Babinsa. Karena itu, kata Jokowi, tahun yang lalu ia perintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran bagi peningatkan Tunjangan Kinerja Babinsa.

“Dan mulai Juli ini, saya tidak tahu, ingin bertanya, apakah sudah diterima kenaikan Tunjangan Babinsa,” tanya Jokowi kepada para Babinsa. “Sudaaaaaah….,” jawab Babinsa serentak. Seperti ingin menegaskan, Jokowi kembali bertanya, “Benar sudah terima, ya.”

Tunjangan Kinerja Babinsa yang diserahkan negara terbagi atas dua kelompok. Yaitu untuk Babinsa daerah Tipe A yang sebelumnya menerima Rp 140.000 per bulan dinaikkan menjadi Rp 900.000 per bulan.

Sementara untuk Babinsa daerah Tipe B yang sebelumnya menerima Rp 440.000 per bulan dinaikkan Rp 1,2 juta per bulan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tunjangan Kinerja Babinsa diserahkan per tiga bulan sekali.

“Tujuan menaikkan Tunjangan Kinerja Babinsa, karena saya tahu Babinsa berada pada posisi barisan terdepan dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di desa-desa di negara yang sangat besar ini,” ujar Jokowi.

Kepada Babinsa, Jokowi membeberkan fakta besarnya Indonesia. Ada 74.000 desa, 514 kabupaten dan kota serta 34 provinsi. Indonesia juga memiliki 17.000 pulau, 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa lokal. “Tidak ada negara memiliki sebanyak Indonesia, betapa besarnya Indonesia, kita harus bangga dengan ini,” ucap Presiden Jokowi.

Jokowi menyebutkan bahwa di Singapura hanya ada empat suku dan di Afghanistan hanya tujuh suku. “Inilah kekayaan yang kita miliki dan harus kita pelihara dan kita jaga bersama.”

Sebagai ilustrasi, Jokowi menceritakan pengalamannya terbang dari Sabang di Aceh ke Wamena di Papua. “Dibutuhkan waktu 9 jam 15 menit. Bayangkan kalau jalan kaki, berapa tahun.”

Karena itulah Jokowi menyinggung pentingnya stabilitas politik dan stabilitas keamanan dalam menjaga kelancaran pembangunan.

Di antara kemampuan Babinsa yang harus ditingkatkan, Jokowi menyebutkan soal kemampuan teritorial berupa temu cepat dan lapor cepat, kemampuan manajemen, dan penguasaan wilayah secara detail.

Oleh sebab itu Babinsa diminta memiliki kemampuan komunikasi sosial melalui pergaulan dengan masyarakat, termasuk update dengan komunikasi berbasis internet.

Melalui internet, informasi menyebar secara cepat dan mudah, yang dalam banyak kasus dipergunakan untuk menyebarkan isu negatif yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Jokowi bahkan memberikan contoh perlakuan negatif yang langsung diterimanya.

“Saya berikan contoh yang masuk menusuk ke pribadi saya, misalnya isu Presiden Jokowi PKI. Logikanya mestinya, PKI itu dibubarkan tahun 65, saya lahir tahun 61, artinya saya baru 4 tahun, apakah ada yang namanya PKI balita,” ungkap Jokowi.

Terkait kebanggaan sebagai bangsa yang besar, Jokowi menceritakan sikap mirisnya saat melihat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) empat tahun yang lalu. “PLBN kok seperti kantor kelurahan.”

“Malu kita, empat tahun yang lalu saya perintahkan kantor itu dirubuhkan, saya beri waktu dua minggu dan saya beri waktu dua tahun membangun pos, saya minta 2-3 kali lebih baik dari PLBN negara tetangga. Ini kebanggaaan, martabat kita sebagai negara besar,” tutur Jokowi.

Begitu juga kondisi jalan di Papua, seperti kubangan kerbau. Tanpa menyebutkan lokasi persisnya, Jokowi mengatakan bahwa jarak 120 km harus ditempuh dalam tiga hari. “Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain jika kondisnya seperti itu.”

Tapi karena kondisi keamanan di Papua, Jokowi memerintahkan Kementerian PU bekerja sama dengan TNI untuk membukak keterisolasian Papua dengan membangun jalan Trans Papua.

Dalam membangun desa wilayah binaannya, Presiden Jokowi meminta para Babinsa untuk bekerja sama dengan kepada desa setempat. Pasalnya, jelas Jokowi, pemerintah sudah mengucurkan Rp 187 triliun Dana Desa sejak tahun 2015.

Tahun 2015, pemerintah mengucurkan Rp 20 triliun, 2016 naik Rp 45 triliun, 2017 jadi Rp 60 triliun, dan 2018 mencapai Rp 60 triliun. “Artinya sampai sekarang sudah Rp 187 triliun, jumlah yang sangat besar,” kata Jokowi.

“Babinsa bisa mengajak kepala desa berbicara, sampaikan hal-hal yang mungkin oleh kepada desa belum diakomodasi. Makanya saya prihatin, masih saja ada jembatan seperti itu,” urai Jokowi yang prihatin melihat foto di slide show yang memperlihatkan pelajar SD harus melewati jembatan rubuh atau digendong Babinsa untuk melintasi sungai.

Jokowi tidak lupa mengingatkan Babinsa untuk menjaga netralitas pada tahun politik ini. Karena sesuai amanat UU, politik TNI adalah politik negara, yaitu kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada rakyat, kesetiaan kepada wilayah NKRI, dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah.

Penegasan ini ditekankan Jokowi karena mengetahui bahwa TNI adalah institusi negara yang paling dipercaya rakyat.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya titip kepada seluruh Babinsa yang hadir, bahwa tantangan yang kita hadapi semakin besar dan berat,” ujar Jokowi diakhir sambutannya.

Loading...

(beniandrian)